KEADAAN PENDDIKAN ISLAM DI NUSA TENGGARA PADA JA MAN PENJAJAHAN BELANDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda
Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.
Kondisi pendidikan di zaman VOC juga tidak melebihi perkembangan pendidikan di zaman Portugis atau Spanyol. Pendidikan diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC dan keluarganya di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah terlatih dari kalangan penduduk pribumi. VOC memang mendirikan sekolah-sekolah baru selain mengambil alih lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja Katholik Roma. Secara geografis, pusat pendidikan yang dikelola VOC juga relative terbatas di daerah Maluku dan sekitarnya. Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, VOC memilih untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi. Jikalaupun ada, itu hanya berada di pusat konsentrasi pendudukannya yang ditujukan bagi para pegawai dan keluarganya.

B. Tujuan Penulisan

            Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

1.       Untuk mempelajari tentang Sejarah Pendidikan Islam di Nusa Tenggara pada Masa Penjajahan Belanda.

2.       Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang Sejarah Pendidikan Islam di Nusa Tenggara pada Masa Penjajahan Belanda.

3.        Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam.

C. Rumusan Masalah

Dengan segala keterbatasan tim penulis, maka dalam makalah kami tidak begitu rinci dalam menjelaskan tentang kepribadian. Adapun yang kami jelaskan di sini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil singkat Nusa Tenggara itu?
2. Bagaimana Keadaan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda?
3. Bagaimana Keadaan Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Pada Masa Penjajahan Belanda?

D. Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun dengna sistematika pembahasan yang meliputi: BAB I : PENDAHULUAN Menyajikan latar belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah dan sistematika penulisan; BAB II : PEMBAHASAN Membahas tentang profil singkat Nusa Tenggara, Keadaan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda dan Keadaan Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Pada Masa Penjajahan Belanda. . BAB II : PENUTUP menyajikan kesimpulan dan saran.  

BAB II

PEMBAHASAN

KEADAAN PENDDIKAN ISLAM DI NUSA TENGGARA PADA JA MAN PENJAJAHAN BELANDA

A.    SEKILAH TENTANG NUSA TENGGARA

Kepulauan Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil (sekarang kadangkala digunakan dalam peta-peta geografis dunia), adalah gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat, hingga Pulau Timor di sebelah timur. Secara administratif, Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah negara Indonesia, kecuali bagian timur Pulau Timor termasuk wilayah negara Timor Leste. Di Indonesia, kepulauan ini terdiri atas 3 provinsi, yaitu (berturut-turut dari barat): Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1950-an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Yamin menamai Kepulauan Sunda Kecil menjadi Kepulauan Nusa Tenggara yang artinya "Nusa" (pulau, kepulauan) yang berada di tenggara Indonesia.^[1]. Saat ini nama "Nusa Tenggara" digunakan oleh dua daerah administratif: Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

B.     KEADAAN PENDDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

Kesulitan keuangan dari Belanda akibat Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yang mahal dan menelan banyak korban. Belanda membuat siasat agar pengeluaran untuk peperangan dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksa dianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerja murah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat.

Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.

Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat kekuasaan Jepang untuk kepentingan perang. Pendidikan pada masa kekuasaan Jepang memiliki landasan idiil hakko Iciu yang mengajak bangsa Indonesia berkerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Sejarah Belanda sampai Jepang dipahami sebagai alur penjelasan kalau pendidikan digunakan sebagai alat komoditas oleh penguasa. Pendidikan dibuat dan diajarkan untuk melatih orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan pendidikan sebagai senjata ampuh untuk menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yang akan dikembangkan untuk membangun negara Indonesia setelah merdeka.

C.    KEADAAN PENDDIKAN ISLAM MASA KOLONIALISME

Pada masa penjajahan Portugis didirikan sekolah-sekolah misionaris. Portugis mendirikan sekolah seminari di Ambon, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Belanda pada awal kedatangannya pun melakukan hal yang sama dengan Portugis. Pendidikan banyak ditangani oleh kalangan gereja kristen dengan bendera Nederlands Zendelingen Gennootschap (NZG). Pasca politik etis, Belanda mengucurkan dana pendidikan yang banyak dan bertambah setiap tahunnya, tetapi tujuannya untuk melestrarikan penjajahan di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada tiga sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan perantren. Kedua, sistem pendidikan Belanda.  Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum.  Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya.  Sistem pendidikan belanda pun bersifat diskriminatif.  Sekolah-sekolah dibentuk   dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolinial adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2007:207):

a)  Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun.  Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun.  Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa.  Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun. 

      b) Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina,  Hollandch Chinese School (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun.  Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.

      c) Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Pemerintah kolonial sebenarnya tidak berniat mendirikan universitas tetapi akhirnya mereka mendirikan  universitas untuk kebutuhan mereka sendiri seperti Rechts Hogeschool (RH) dan Geneeskundige Hogeschool di Jakarta. Di Bandung, pemerintah kolonial mendirikan Technische Hogeschool (TH). Kebanyakan dosen TH adalah orang Belanda.  Menurut Soenarta (2005) kaum inlanders atau pribumi agak sulit untuk masuk ke sekolah-sekolah tinggi itu.  Ketika almarhum Prof Roosseno lulus TH, jumlah lulusan yang bukan orang Belanda hanya tiga orang, yaitu Roosseno dan dua orang lagi vreemde oosterling alias keturunan Tionghoa. Bila demikian, lantas berapa orang yang lulus bersama almarhum Ir Soekarno (presiden pertama RI) dan Ir Putuhena? Di zaman pendudukan Jepang, pernah dicari 100 orang insinyur yang dibutuhkan. Padahal saat itu belum ada 90 orang insinyur lulusan TH Bandung. 

Agar tidak banyak bangsa Indonesia yang melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, maka biaya kuliah pun dibuat sangat besar.  Menurut Soenarta (2005) biaya kuliah untuk satu tahun di salah satu sekolah tinggi itu besarnya fl (gulden) 300. Saat itu, harga satu kilogram (kg) beras sama dengan 0,025 gulden. Maka, besar uang kuliah sama dengan 12.000 kg beras. Bila ukuran dan perbandingan itu diterapkan sebagai biaya kuliah di universitas sekarang, sedangkan harga beras sekarang rata-rata Rp 3.000 per kg, maka untuk kuliah di universitas biayanya sebesar Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.  Biaya di MULO, setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, adalah sebesar 5,60 gulden per siswa per bulan, setara dengan 224 kg beras. Bila dihitung dengan harga beras sekarang, akan menjadi Rp 672.000 per siswa per bulan. Akibatnya banyak anak Indonesia yang lebih memilih masuk  Ambachtschool atau Technische School, karena biayanya agak murah sedikit. Berbekal keterampilan yang diperoleh di Ambachtschool atau Technische School, siswa bisa langsung bekerja setelah lulus.

Kurikulum pendidikan Belanda dideisain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia, maka pada kurikulum pun dikenalkan kebudayaan Belanda, juga penekan hanya pada menulis dengan rapi, membaca, dan berhitung, yang keterampilan ini sangat bermanfaat untuk diperbantukan pada Pemerintah Belanda dengan gaji yang sangat rendah.  Anak-anak Indonesia pada zaman itu tidak diperkenalkan dengan budayanya sendiri dan potensi bangsanya.

Ketiga, sekolah yang dikembangkan tokoh pendidikan nasional seperti KH Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara.  K.H Achmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang menggunakan sistem pendidikan barat dengan menambanhkan pelajaran agama islam.  Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dengan membuat sistem pendidikan yang berakar pada budaya dan filosofi hidup Jawa, yang kemudian dianggap sebagai sistem pengajaran dan pendidikan nasional.

Pada masa Jepang, pendidikan diarahkan untuk menyediakan prajurit yang siap berperang di perang Asia Timur Raya. Peggolongan sekolah berdasarkan status soaial yang dibangun Belanda dihapuskan. Pendidikan hanya digolongkan pada pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menegah tinggi yang masing-masing tiga tahun, serta pendidikan tinggi. Sekolah Rendah diganti nama menjadi Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko), Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko), dan Sekolah Mengengah Tinggi (Koto Chu Gakko). Hampir semua pendidikan tinggi yang ada pada zaman Belanda ditutup, kecuali Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, dan Sekolah Teknik Tinggi di Bandung.

Pada masa peralihan dari Jepang ke Sekutu, ketika proklamasi dikumandangkan, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Lembaga ini melahirkan rumusan pertama sistem pendidikan nasional, yakni pendidikan bertujuan menekankan pada semangat dan jiwa patriotisme. Kemudian disusun punla pembaruan kurikulum pendidikan dan pengajaran. Kurikulum sekolah dasar lebih mengutamakan pendekatan filosofis-ideologis. Proses penyunsunan singkat dan tentu saja tanpa disertai data empiris. Penetapan isi kurikulum di masa permulaan kemerdekaan itu berdasarkan asumsi belaka.

D.    KEADAAN PENDDIKAN ISLAM DI NUSA TENGGARA PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA

Islam masuk ke Nusa Tenggara seiring dengan penaklukan daerah Bone (1606 M), Bima, dan Buton (1626 M) oleh kerajaan Goa. Dengan ditaklukkannya daerah tersebut maka penyebaran Islam sampai ke Nusa Tenggara yang akhirnya menyebar dari Lombok, Bima, Sumbawa, Buton.

Pada tahun 1943 didirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah oleh K.H. Muhammad Zainudin. Madrasah ini mempunyai bagian yaitu: Tahdliryah, Ibtidaiyah, Mu’alimin, SMI, dan PGA. (Rukiati, 2006:53). Pada akhir 1372 H, tepatnya tanggal 15 Jumadil Akhir (1 Maret 1953 M) Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dengan seluruh cabangnya diorganisasikan dengan nama Nahdlatul Wathan (NW) yaitu organisasi pendidikan dan social yang berpusat di Pancor (Lombok Timur). (Rukiati, 2006:54).

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Kepulauan Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil (sekarang kadangkala digunakan dalam peta-peta geografis dunia), adalah gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat, hingga Pulau Timor di sebelah timur. Secara administratif, Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah negara Indonesia, kecuali bagian timur Pulau Timor termasuk wilayah negara Timor Leste. Di Indonesia, kepulauan ini terdiri atas 3 provinsi, yaitu (berturut-turut dari barat): Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Islam masuk ke Nusa Tenggara seiring dengan penaklukan daerah Bone (1606 M), Bima, dan Buton (1626 M) oleh kerajaan Goa. Dengan ditaklukkannya daerah tersebut maka penyebaran Islam sampai ke Nusa Tenggara yang akhirnya menyebar dari Lombok, Bima, Sumbawa, Buton.

Pada tahun 1943 didirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah oleh K.H. Muhammad Zainudin. Madrasah ini mempunyai bagian yaitu: Tahdliryah, Ibtidaiyah, Mu’alimin, SMI, dan PGA. (Rukiati, 2006:53). Pada akhir 1372 H, tepatnya tanggal 15 Jumadil Akhir (1 Maret 1953 M) Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dengan seluruh cabangnya diorganisasikan dengan nama Nahdlatul Wathan (NW) yaitu organisasi pendidikan dan social yang berpusat di Pancor (Lombok Timur). (Rukiati, 2006:54).

B.     SARAN

Dari penjelasan tentang sejarah keadaan pendidikan islam di masa penjajahna belanda setidaknya kita sudah mengetahui sedikit tentang  keadaan itu. Kita bisa mengukur perbandingan antara pendidikan islam masa sekarang dengan masa penjajahan belanda, akankan pendidikan kita saat ini lebih baik atau sebaliknya. Dengan adanya penjelasan ini semoga kita semua bisa mengambil ibroh dari sejarah yang barusan kita pelajari ini.

REFERENSI

Hassan, Hassan Ibrahim, Sejarah dan Kebudayaan Islam. Yogyakarta 1989

Syalabi, A, Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid 2, Pustaka Alhusna, Jakarta 1983

Dra. Hj. Enung K Rukiati. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Amrullah, Drs. Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Dua, CV.Armico, Bandung           

            1994.

 

KATA PENGANTAR

            Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah dengan judul “Kepribadian dan Pengukurannya”. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Drs. Mahfud Salimi, M.M yang telah banyak memberikan kepada kami berbagai ilmu tentang Sejarah Pendidikan Islam khusunya kepada mahasiswa semester IV Reguler. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kami menjadi manfaat dan menjadi amal jariyah bagi beliau di Akherat kelak. Amiin.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam (SPI). Dalam makalah ini akan dibahas beberapa pembahasan mengenai definisi Pendidikan, wewenang dan tanggung jawab.

            Akhirnya penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini, dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi tim penulis khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Cilegon, 7 April 2010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………..……………………………………i

Daftar Isi…………………………………………………………………………..ii

Bab I : A) Pendahuluan……………………………………………………………1

            B) Tujuan Penulisan……………………………………………………….1

            C) Rumusan Masalah……………………………………………………...2

            D) Sistematika Penulisan………………………………………………….2

Bab II : Pembahasan

A)    Sekilas Tentang Nusa Tenggara………………………………………3

B)    Keadaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Jaman Penjajahan Belanda…………………………………………………………….......3

C)    Keadaan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Kolonialisme….…..7

D)    Keadaan Pendidikan Islam di Nusa Tenggara pada Jaman Penjajahan Belanda……………………………………………………………….10

Bab III : Penutup

A)    Kesimpulan…………………………………………………………..11

B)    Saran…………………………………………..…………………..….11

Referensi…………………………………………………………………………12

MAKALAH

KEADAAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSA TENGGARA PADA ZAMAN BELANDA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah

Sejarah Pendidikan Islam

Dosen : Drs. Mahfud Salimi, M.M

     Disusun Oleh:

KELOMPOK : 06

1.           Susanto                                Semester IV Reguler

2.           Rufiah                                   Semester IV Reguler

3.           Nisa Amaliah          Semester IV Reguler

4.           Wawat Hermawati           Semester IV Reguler

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)

AL-KHAIRIYAH CILEGON

2010